Sisipublik.com – Indonesia mendorong empat prioritas pengelolaan air global dalam konferensi internasional 11th GEF International Waters Conference (IWC-11) di Bali, Senin (19/10/2026). Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menekankan pentingnya pencegahan pencemaran, pemulihan ekosistem, kerja sama antarnegara, serta pelibatan masyarakat untuk menghadapi krisis lingkungan.
Konferensi bertema Shared Waters, Transformative Solutions: Enabling System Changes itu mempertemukan berbagai pihak untuk membahas pengelolaan perairan bersama. Selain itu, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama internasional menjelang Konferensi Air PBB di Abu Dhabi pada Desember 2026.
Dalam agenda tersebut, empat prioritas pengelolaan air global menjadi fokus yang Indonesia dorong untuk mengatasi perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan pencemaran plastik. Jumhur menilai, berbagai tantangan tersebut membutuhkan perubahan sistemik yang menghubungkan kebijakan, inovasi, pendanaan berkelanjutan, dan tata kelola lintas batas.
Empat Prioritas Pengelolaan Air Global yang Indonesia Dorong
Indonesia mengusulkan empat pendekatan untuk memperkuat perlindungan ekosistem perairan, mulai dari kawasan daratan hingga laut.
Pertama, Indonesia mendorong pencegahan pencemaran sejak dari sumbernya. Pemerintah perlu memperkuat pengendalian limbah dari kawasan perkotaan, industri, dan aliran sungai agar pencemar tidak terus mengalir menuju pesisir dan laut.
Kedua, Indonesia menempatkan pemulihan ekosistem sebagai agenda penting. Keberhasilan restorasi tidak cukup diukur berdasarkan luas wilayah yang dipulihkan, tetapi juga perlu mempertimbangkan perbaikan kondisi ekologis dan peningkatan ketahanan masyarakat di sekitar ekosistem tersebut.
Ketiga, Indonesia mendorong kerja sama lintas batas melalui pertukaran data, pembangunan kepercayaan, dan pengelolaan perairan secara bersama. Pendekatan ini tetap harus menghormati kedaulatan masing-masing negara.
Keempat, pemerintah menekankan pelibatan masyarakat dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air. Salah satu contohnya ialah sistem irigasi Subak di Bali, yang memadukan pengaturan air, kehidupan masyarakat, dan nilai budaya serta telah mendapat pengakuan UNESCO.
Tobat Ekologis Jadi Dasar Perubahan Perilaku
Selain mengusulkan empat prioritas tersebut, Jumhur memperkenalkan konsep Tobat Ekologis atau Ecological Repentance sebagai landasan perubahan cara manusia memperlakukan alam. Konsep ini mengajak masyarakat dan pemerintah meninggalkan praktik eksploitatif serta memperkuat perlindungan lingkungan.
Jumhur menjabarkan lima langkah dalam pendekatan tersebut, yakni mengevaluasi dampak kegiatan masa lalu, menghentikan praktik yang merusak lingkungan, memperbaiki kebiasaan dan kebijakan, memulihkan ekosistem, serta menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari dan tata kelola pemerintahan.
Melalui pendekatan itu, pemerintah ingin mendorong perubahan yang tidak berhenti pada pernyataan komitmen. Sebaliknya, perubahan perlu tercermin dalam kebijakan, perilaku masyarakat, dan pelaksanaan program lingkungan.
Indonesia Dorong Pembiayaan Berbasis Dampak
Indonesia juga mengangkat pentingnya reformasi pendanaan lingkungan menjelang siklus pendanaan GEF-9. Pemerintah mendorong pergeseran dari pembiayaan proyek yang terpisah menuju impact-based financing atau pendanaan berbasis dampak yang terukur.
Karena itu, pengelola program perlu menghubungkan alokasi dana dengan indikator keberhasilan yang jelas. Pengukuran dampak juga dapat membantu para pemangku kepentingan menilai efektivitas program dan menentukan langkah perbaikan.
Bali Diharapkan Perkuat Agenda Air Dunia
IWC-11 menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong kerja sama internasional dalam pengelolaan perairan bersama. Hasil pembahasan di Bali diharapkan dapat memperkuat agenda global menjelang Konferensi Air PBB di Abu Dhabi pada Desember 2026.
Jumhur menegaskan bahwa perlindungan perairan membutuhkan tanggung jawab bersama karena ekosistem air saling terhubung dan dampak pencemaran dapat melintasi batas wilayah. Oleh sebab itu, kolaborasi antarnegara, dukungan pendanaan, dan keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan pengelolaan air yang berkelanjutan.
Komentar