Sisipublik.com – Indonesia membuka peluang investasi baru di sektor marina dan wisata bahari setelah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan potensi pasar yacht nasional kepada investor global dalam The 6th Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous di Monako pada 20–21 September 2026. Forum tersebut mempertemukan pelaku industri, investor, pengembang marina, arsitek, dan penyedia teknologi maritim.
Pemerintah membawa persoalan infrastruktur sebagai salah satu ruang investasi yang dapat dikembangkan. Pasalnya, Indonesia memiliki kekayaan destinasi bahari yang luas, tetapi kapasitas marina dan tempat berlabuh yacht masih terbatas dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
Pasar yacht Indonesia membuka ruang investasi
Pasar yacht Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas wisata bahari. Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan nilai pasar yacht Indonesia mencapai 261,9 juta dolar AS pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 449,1 juta dolar AS pada 2033. Angka tersebut mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 7 persen.
Selain itu, Indonesia menerima 15,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang disampaikan Kementerian Pariwisata, sebanyak 52,6 persen wisatawan mancanegara melakukan aktivitas wisata bahari selama berada di Indonesia.
Kondisi tersebut memberikan ruang bagi pengembangan produk wisata berbasis kelautan. Pemerintah juga mencatat 127 kedatangan superyacht pada periode 2025–2026, sehingga pengembangan fasilitas pendukung menjadi bagian penting dalam memperluas pasar tersebut.
Kapasitas marina masih menjadi tantangan
Indonesia saat ini memiliki 29 pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu masuk dan keluar yacht. Dari jumlah tersebut, 19 pelabuhan telah memiliki skema masuk melalui jalur kepabeanan atau duty-free.
Namun, kapasitas marina nasional masih terbatas. Indonesia memiliki sekitar 10 marina dengan total 336 tempat berlabuh atau berths. Jumlah tersebut masih jauh di bawah kapasitas yang tersedia di sejumlah negara kawasan.
Kesenjangan itu membuka peluang pengembangan marina baru, penambahan tempat berlabuh, serta penyediaan layanan pendukung bagi kapal yacht dan wisatawan.
Pengembangan fasilitas juga dapat memperluas persebaran wisata bahari karena sebagian besar fasilitas marina masih terkonsentrasi di wilayah barat dan tengah Indonesia. Sementara itu, sejumlah destinasi unggulan untuk menyelam dan snorkeling berada di kawasan timur.
Pasar yacht Indonesia terhubung dengan destinasi timur
Pemerintah menawarkan pengembangan konektivitas wisata bahari hingga kawasan timur Indonesia. Wilayah yang dipromosikan mencakup Kepulauan Riau, Belitung, Ujung Kulon, Kepulauan Seribu, Bali, Lombok-Gili Tramena, dan Labuan Bajo.
Di kawasan timur, peluang tersebut mencakup Wakatobi, Ambon dan Banda, Morotai, sejumlah wilayah Maluku, serta Raja Ampat. Kawasan tersebut memiliki kekayaan biodiversitas laut yang menjadi bagian dari Coral Triangle.
Dengan demikian, investasi marina tidak hanya berkaitan dengan pembangunan tempat berlabuh. Fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari ekosistem yang menghubungkan wisata yacht dengan layanan transportasi, akomodasi, operator wisata, hingga aktivitas bahari di berbagai destinasi.
Pemerintah tawarkan pengembangan ekosistem wisata bahari
Widiyanti mengatakan pemerintah ingin mengembangkan wisata bahari dengan pendekatan ekosistem. Menurut dia, pengembangan tersebut perlu melibatkan pelaku usaha lokal, operator wisata, transportasi, sektor perhotelan, serta masyarakat.
Karena itu, pemerintah mengundang pengembang dan operator marina, investor yacht, serta pelaku industri terkait untuk menjajaki pengembangan wisata bahari Indonesia.
Dalam forum di Monako, delegasi Indonesia juga membawa pemilik proyek dari Bali, Labuan Bajo, Tanjung Lesung, dan Lombok. Kehadiran mereka membuka kesempatan untuk mempertemukan proyek di Indonesia dengan investor, konsultan, dan penyedia teknologi internasional.
Kerja sama mencakup SDM hingga masterplan
Selain menawarkan proyek infrastruktur, Indonesia menjajaki kerja sama pengembangan sumber daya manusia. Salah satu agenda yang dibahas ialah pendidikan dan pelatihan kru kapal melalui kolaborasi dengan politeknik pariwisata dan perguruan tinggi.
Program tersebut dapat mencakup pelatihan, standardisasi, sertifikasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam industri maritim.
Pemerintah juga membahas peluang penyusunan masterplan wisata bahari, terutama untuk sektor cruise dan yacht. Kerja sama tersebut mencakup pengembangan ekosistem, promosi pariwisata maritim, benchmarking dengan Monako, serta business matching dengan investor dan mitra teknologi.
Melalui agenda tersebut, pemerintah menempatkan investasi marina sebagai bagian dari pengembangan industri wisata bahari yang lebih luas. Penguatan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kapasitas wisata yacht sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat sekitar.
Komentar