Sisipublik.com – Indonesia mempercepat pengembangan pendinginan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari ancaman suhu ekstrem sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. Pemerintah menggabungkan pengendalian refrigeran, peningkatan efisiensi peralatan pendingin, dan perluasan ruang terbuka hijau (RTH) agar masyarakat memperoleh akses pendinginan yang terjangkau dan ramah lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, dalam forum Third Annual Cooling Ministerial: Heat Resilience and Sustainable Cooling pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, 16 November 2026.
Dalam forum tersebut, Diaz menekankan bahwa kebutuhan pendinginan harus berjalan seiring dengan pemerataan akses dan perlindungan lingkungan. Ia mengatakan, “Bagi Indonesia, akses terhadap pendinginan yang berkelanjutan harus terjangkau, mudah diakses, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan.”
Pendinginan berkelanjutan menjadi kebutuhan menghadapi perubahan iklim
Sebagai negara tropis, Indonesia menghadapi tantangan peningkatan suhu yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan produktivitas ekonomi. Perubahan iklim juga meningkatkan kebutuhan penggunaan pendingin ruangan dan peralatan refrigerasi.
Namun, peningkatan kebutuhan tersebut membawa tantangan lingkungan. Penggunaan refrigeran dengan potensi pemanasan global tinggi serta peralatan yang boros energi dapat memperbesar emisi apabila pemerintah dan industri tidak mengelolanya dengan baik.
Data yang dikutip dari Climate Central menunjukkan Makassar mengalami hingga 90 hari dengan suhu anomali akibat perubahan iklim yang dipengaruhi aktivitas manusia pada awal 2024. Sementara itu, penyusutan lapisan es tropis di Papua memperlihatkan dampak pemanasan yang juga menjangkau wilayah Indonesia.
Karena itu, pemerintah mendorong strategi yang tidak hanya mengandalkan pendingin mekanis, tetapi juga memperkuat teknologi hemat energi dan solusi alami untuk mengurangi panas perkotaan.
Pengendalian refrigeran melampaui target pengurangan HCFC
Salah satu langkah utama Indonesia ialah memperkuat pengendalian bahan pendingin yang berpotensi merusak lingkungan. Melalui pelaksanaan Protokol Montreal, Indonesia berhasil menurunkan konsumsi hidroklorofluorokarbon (HCFC) sebesar 72,66 persen pada 2025.
Angka tersebut melampaui target pengurangan wajib sebesar 67,5 persen. Pemerintah menargetkan penghapusan penggunaan HCFC secara bertahap hingga 2030.
Pencapaian itu mendapat dukungan dari program HCFC Phase-Out Management Plan (HPMP) tahap II dan III. Pemerintah meningkatkan pengawasan perdagangan bahan perusak ozon dengan memberikan pelatihan kepada 945 petugas Bea dan Cukai.
Selain itu, pemerintah memperkuat kompetensi tenaga kerja sektor refrigerasi dan tata udara. Sebanyak 4.319 teknisi serta 397 instruktur Refrigeration and Air Conditioning (RAC) telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi.
Langkah tersebut penting karena pengelolaan refrigeran membutuhkan tenaga terampil, mulai dari pemasangan, perawatan, hingga penanganan peralatan yang sudah tidak digunakan.
Industri pendingin mulai beralih ke teknologi rendah emisi
Selain mengendalikan HCFC, Indonesia mendorong industri dalam negeri menggunakan teknologi pendingin yang lebih efisien. Pada 2026, proyek peningkatan efisiensi energi bagi produsen lemari pendingin domestik memperoleh persetujuan Komite Eksekutif Dana Multilateral.
Program tersebut mendukung peralihan refrigeran HFC-134a ke hidrokarbon R-600a. Teknologi ini memiliki potensi pemanasan global lebih rendah sehingga dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan lemari pendingin.
Di sisi lain, Indonesia juga mempercepat pengendalian hidrofluorokarbon (HFC) melalui implementasi Amandemen Kigali. Konsumsi HFC pada 2025 tercatat 34 persen di bawah tingkat dasar yang menjadi acuan pengendalian.
Pencapaian tersebut berlangsung empat tahun lebih awal dibandingkan target kepatuhan wajib pada 2029. Pemerintah mendukungnya melalui penguatan perizinan impor, penerapan kuota, serta integrasi sasaran pengurangan HFC ke dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) dan National Cooling Action Plan.
Ruang terbuka hijau menjadi solusi mengurangi suhu perkotaan
Indonesia juga memperkuat pendekatan alami untuk menghadapi peningkatan suhu di kawasan perkotaan. Pemerintah mendorong pemenuhan target minimal 30 persen RTH di setiap kabupaten/kota sesuai amanat kebijakan penataan ruang.
Keberadaan taman kota, kawasan hijau, dan pepohonan dapat membantu menurunkan suhu lingkungan melalui peneduhan dan proses evapotranspirasi. Dengan demikian, perluasan RTH dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pendingin ruangan mekanis.
Selain memperluas kawasan hijau, pemerintah memperketat pengelolaan refrigeran sepanjang siklus hidupnya. Pengawasan sejak produksi, distribusi, penggunaan, hingga pengelolaan akhir peralatan pendingin diperlukan untuk mencegah kebocoran gas yang berkontribusi terhadap pemanasan global.
Indonesia dukung peta jalan ketahanan panas global
Dalam forum Third Annual Cooling Ministerial, Indonesia turut menyambut pengembangan Global Heat Resilience and Sustainable Cooling Roadmap. Inisiatif sukarela yang dipimpin negara atau country-led tersebut bertujuan memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi panas ekstrem dan memperluas akses teknologi pendinginan berkelanjutan.
Para pihak merencanakan pematangan peta jalan tersebut pada 2027 sebelum mendeklarasikannya bersama dalam COP32.
Indonesia juga menegaskan komitmen memenuhi tahapan pengurangan HFC berdasarkan Amandemen Kigali. Pemerintah menargetkan penurunan konsumsi HFC sebesar 10 persen pada 2029 dan mencapai 80 persen pada 2045.
Melalui kombinasi pengendalian refrigeran, pembaruan teknologi industri, peningkatan kompetensi teknisi, dan perluasan ruang hijau, Indonesia berupaya membangun sistem pendinginan yang lebih efisien dan berkeadilan. Strategi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya melindungi lebih dari 280 juta penduduk dari dampak panas ekstrem tanpa memperbesar beban lingkungan.











Komentar