Sisipublik.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat sertifikasi bendahara KDKMP untuk memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki pengelola keuangan yang kompeten menjelang operasionalisasi. Hingga saat ini, pemerintah mencatat lebih dari 30 ribu gerai KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik.
Langkah tersebut menjadi penting karena kesiapan infrastruktur belum otomatis menjamin koperasi mampu menjalankan kegiatan usaha secara profesional. Pengurus, terutama bendahara, membutuhkan kemampuan mengelola administrasi, mencatat transaksi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana koperasi.
Melalui sertifikasi bendahara KDKMP, pemerintah menargetkan sekitar 50 ribu bendahara memiliki standar kompetensi yang memadai. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan target tersebut saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Senin (9/11/2026).
“Kita melatih para manajer dan bendahara koperasi secara serentak sehingga kita harapkan sampai dengan pertengahan Desember ini kita sudah bisa melatih dan mensertifikasi kompetensi sekitar 50 ribu bendahara KDKMP,” kata Ahmad Zabadi.
Kemenkop Perkuat Tata Kelola Keuangan Koperasi
Ahmad Zabadi yang mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa bendahara memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan anggota. Tanggung jawab mereka tidak sebatas mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga memastikan pengelolaan keuangan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, koperasi membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, integritas, serta profesionalisme. Sebab, kelembagaan dan permodalan saja belum cukup untuk membangun koperasi yang kuat dan berkelanjutan.
Karena itu, Kemenkop menggelar pelatihan dan sertifikasi secara serentak di berbagai daerah. Program tersebut juga menyasar para manajer koperasi agar pengelolaan organisasi dan kegiatan usaha berjalan sesuai standar kompetensi.
Zabadi menilai KDKMP kini memasuki tahap penting, yakni operasionalisasi. Pemerintah perlu memastikan setiap koperasi mampu menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat program tersebut.
Ia juga mengingatkan peserta agar tidak menjadikan sertifikat sebagai satu-satunya tujuan pelatihan. Sebaliknya, para bendahara harus menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam pengelolaan koperasi masing-masing.
Pemprov Banten Dorong KDKMP Ciptakan Lapangan Kerja
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi langkah Kemenkop dalam meningkatkan kemampuan pengurus koperasi melalui pelatihan dan sertifikasi. Menurutnya, peningkatan kompetensi menjadi bagian penting untuk memperkuat peran KDKMP dalam mengembangkan perekonomian desa dan kelurahan.
Ia menilai program tersebut dapat membantu masyarakat mengoptimalkan potensi serta sumber daya ekonomi di wilayah masing-masing. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi berpeluang mendorong aktivitas ekonomi bersama dan membuka kesempatan kerja.
“Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan dan kemandirian. (Melalui KDKMP) Ini akan tumbuh lapangan pekerjaan, meningkat pertumbuhan ekonomi di desa-desa dan kelurahan,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Agus Mintono serta Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Banten Hasbi Sidik.
Melalui peningkatan kompetensi pengurus, pemerintah berharap KDKMP tidak hanya menyelesaikan pembangunan gerai, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha dengan tata kelola yang sehat. Kualitas pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus mendukung keberlanjutan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Komentar