Sisipublik.com – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diarahkan menjadi penghubung kegiatan ekonomi masyarakat desa dengan sistem perekonomian nasional. Pemerintah mendorong koperasi ini untuk memperkuat distribusi kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat, serta memperluas akses terhadap program pemberdayaan ekonomi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut KDKMP sebagai salah satu instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat peran negara dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Arah tersebut sekaligus mengacu pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dalam Talkshow Forum Ekonomi dan Politik bertema “Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia” di The Tribrata Dharmawangsa, Senin (9/11/2026), Ferry menjelaskan bahwa KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.
“Selama 30 tahun terakhir, praktik perekonomian kita banyak bertumpu pada mekanisme pasar. Sekarang, oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan ekonomi kembali diperkuat agar semakin sesuai dengan amanat UUD 1945,” ujar Ferry.
KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa melalui tiga fungsi strategis
Ferry menjelaskan, pemerintah mengembangkan KDKMP melalui tiga fungsi utama. Pertama, koperasi menjadi saluran distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi agar masyarakat desa memperoleh akses yang lebih dekat.
Untuk mendukung fungsi tersebut, pemerintah memperkuat infrastruktur koperasi melalui pembangunan gudang dan gerai. Selain itu, KDKMP membuka ruang kerja sama langsung antara badan usaha milik negara (BUMN) dan koperasi desa.
“Dengan kehadiran KDKMP, rantai distribusi menjadi semakin efisien karena penyaluran dapat dilakukan lebih dekat kepada masyarakat, melalui sinergi langsung antara BUMN dan Koperasi Desa,” tegasnya.
Kedua, KDKMP berperan sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat. Melalui fungsi ini, koperasi dapat menampung sekaligus memasarkan produk unggulan desa, seperti tanaman pangan, hortikultura, hasil perkebunan, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, koperasi tidak hanya menyediakan kebutuhan masyarakat, tetapi juga membantu membuka jalur pemasaran bagi para produsen lokal.
Ketiga, KDKMP menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi. Perannya mencakup penyaluran bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan alat dan mesin pertanian, serta fasilitasi akses pembiayaan melalui koperasi.
Pemerintah dorong koperasi sejajar dengan BUMN dan korporasi
Selain memperkuat ekonomi desa, pemerintah ingin menyeimbangkan kontribusi tiga pilar perekonomian nasional, yakni sektor korporasi, BUMN, dan koperasi.
Ferry mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong ketiga sektor tersebut agar berkembang bersama. Pemerintah mengharapkan keseimbangan itu mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kalau sebelumnya pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh korporasi, sekarang ketiga pilar ini kita dorong bersama agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Kementerian Koperasi saat ini membina lebih dari 130 ribu koperasi di berbagai sektor. Koperasi tersebut menjalankan kegiatan produksi, distribusi, industri, hingga jasa keuangan.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi koperasi untuk memperluas kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, penguatan kapasitas usaha, tata kelola, dan jaringan pemasaran tetap menjadi bagian penting agar potensi tersebut menghasilkan manfaat nyata.
Kerja sama Pertamina buka peluang kontribusi desa bagi ketahanan energi
Peran koperasi desa juga berpeluang menjangkau sektor energi. Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengungkapkan bahwa Pertamina bersama Kementerian Koperasi tengah mengembangkan program pengumpulan minyak jelantah dari masyarakat.
Program tersebut bertujuan mengoptimalkan potensi minyak jelantah sebagai salah satu sumber bahan baku pendukung ketahanan energi nasional. Dalam skema ini, masyarakat dapat berpartisipasi melalui pengumpulan minyak bekas pakai.
“Minyak jelantah ini akan menjadi kontribusi dari masyarakat ke ketahanan energi. Kita berusaha mengejar kemandirian energi antara lain dengan mengundang partisipasi masyarakat,” ujar Oki.
Kolaborasi tersebut memperlihatkan peluang perluasan fungsi koperasi desa, tidak hanya dalam distribusi barang dan pemasaran produk lokal, tetapi juga dalam menghimpun potensi ekonomi masyarakat untuk mendukung sektor strategis.
Melalui penguatan fungsi tersebut, pemerintah berharap KDKMP dapat memperbesar kontribusi ekonomi desa terhadap pembangunan nasional. Keberhasilannya akan bergantung pada kemampuan koperasi menjalankan usaha secara produktif, membangun kemitraan, serta memberikan manfaat langsung kepada anggotanya dan masyarakat.
Komentar