Sisipublik.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dengan melibatkan sekitar 97.000 tenaga kerja lokal. Program ini tidak hanya menyiapkan fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, tetapi juga membuka peluang pendapatan bagi masyarakat di sekitar proyek.
Pembangunan tersebut mencakup kawasan pendidikan terpadu dengan fasilitas untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Secara keseluruhan, proyek ini menargetkan daya tampung hingga 122.000 siswa berdasarkan data Kementerian PU.
Sekolah Rakyat membuka lapangan kerja di daerah melalui perekrutan warga dari desa dan kecamatan sekitar lokasi pembangunan. Selain bekerja di proyek konstruksi, masyarakat juga memperoleh peluang usaha dari penyediaan bahan bangunan, katering pekerja, dan jasa transportasi.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan pemerintah memprioritaskan kualitas bangunan sekaligus manfaat jangka panjang program tersebut bagi masyarakat. Menurutnya, penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sekolah Rakyat menggerakkan ekonomi masyarakat
Keterlibatan tenaga kerja setempat membuat pembangunan Sekolah Rakyat memberikan manfaat ekonomi sejak tahap konstruksi. Permintaan terhadap material bangunan, makanan, dan layanan transportasi turut membuka peluang bagi pelaku usaha di sekitar proyek.
Untuk mempercepat pembangunan di sejumlah wilayah, Kementerian PU juga berkolaborasi dengan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI Angkatan Darat. Kolaborasi tersebut mendukung pekerjaan konstruksi, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Namun, manfaat ekonomi jangka pendek itu perlu berjalan seiring dengan penyelesaian proyek yang memenuhi standar kualitas. Pemerintah menempatkan mutu infrastruktur sebagai salah satu prioritas agar fasilitas pendidikan dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.
Kapasitas Sekolah Rakyat ditingkatkan
Kementerian PU menyebut setiap lokasi Sekolah Rakyat Tahap II semula dirancang untuk menampung 1.080 siswa. Kapasitas tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 1.260 siswa per lokasi melalui penambahan ruang belajar dan asrama sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan penyesuaian itu, pemerintah ingin memperluas kesempatan anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pendidikan yang layak. Program ini juga mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan melalui pendidikan.
Dody menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar penyediaan gedung, melainkan investasi untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Fasilitas pendidikan dibangun dalam satu kawasan
Setiap kawasan Sekolah Rakyat dirancang untuk mengintegrasikan kegiatan belajar, tempat tinggal siswa, dan fasilitas penunjang. Kompleks tersebut mencakup gedung SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama siswa putra dan putri, serta rumah susun bagi guru.
Kawasan itu juga menyediakan kantin dan dapur, gedung serbaguna, masjid dan rumah ibadah lainnya, serta guest house. Untuk mendukung keamanan dan aktivitas siswa, pengelola juga akan menggunakan CCTV serta menyediakan lapangan upacara dan fasilitas olahraga, termasuk lapangan sepak bola atau mini soccer dan lapangan basket.
Kelengkapan fasilitas tersebut diharapkan mendukung kegiatan pendidikan dalam lingkungan yang terpadu. Meski demikian, kualitas layanan pendidikan nantinya juga bergantung pada kesiapan tenaga pendidik, pengelolaan sekolah, dan pemeliharaan sarana.
Tahap III direncanakan menjangkau 100 lokasi baru
Setelah Tahap II, Kementerian PU merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III di 100 lokasi tambahan. Setiap lokasi ditargetkan mampu menampung lebih dari 2.000 siswa.
Pemerintah juga merencanakan penyesuaian desain bangunan dari dua lantai menjadi empat lantai, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing lokasi. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan ruang sekaligus meningkatkan kapasitas sekolah.
Melalui program ini, pemerintah menggabungkan pembangunan infrastruktur, perluasan akses pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja. Dampak akhirnya terhadap pengurangan kemiskinan akan bergantung pada penyelesaian proyek, kualitas layanan pendidikan, serta keberlanjutan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Komentar