Sisipublik.com – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha pertanian, mulai dari produksi hingga pemasaran, Senin (19/10/2026). Kolaborasi ini menargetkan peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha produktif yang sesuai dengan potensi daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membahas kerja sama tersebut dalam pertemuan di Kalibata 10, Jakarta. Keduanya menyoroti pengembangan komoditas unggulan, penguatan produksi, pengolahan hasil, dan perluasan akses pasar sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi.
Pengentasan kemiskinan melalui pertanian membutuhkan rantai usaha yang terhubung
Pengentasan kemiskinan melalui pertanian tidak cukup mengandalkan peningkatan hasil panen. Pemerintah juga perlu membuka akses pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran agar petani serta pelaku usaha lokal memperoleh nilai tambah dari produk yang mereka hasilkan.
Muhaimin, yang akrab disapa Gus Imin, menilai pemberdayaan ekonomi dapat membantu masyarakat membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Menurut dia, pendekatan tersebut perlu mendorong warga mengembangkan usaha yang mampu menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.
Pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, pemerintah akan mempertajam penentuan lokasi percontohan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, potensi ekonomi daerah, dan ketersediaan anggaran.
Cabai, singkong, dan peternakan ayam menjadi pilihan komoditas
Kementan dan Kemenko PM membahas sejumlah komoditas yang berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat, antara lain cabai, singkong, kopi, dan peternakan ayam. Pemerintah dapat menyesuaikan pilihan komoditas dengan kondisi lahan, kemampuan masyarakat, kebutuhan pasar, serta peluang pengembangan usaha di setiap daerah.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sarana produksi, pendampingan usaha, pengolahan hasil, dan calon pembeli. Langkah tersebut penting agar peningkatan produksi tidak berujung pada penumpukan barang atau penurunan harga ketika pasokan melimpah.
Gus Imin juga menyoroti hilirisasi kelapa yang dikembangkan Kementan sebagai contoh pengolahan komoditas hingga menghasilkan produk bernilai tambah dan memasuki pasar ekspor. Pemerintah dapat mempelajari pendekatan tersebut untuk mengembangkan komoditas lain sesuai keunggulan setiap wilayah.
Kementan dorong ekosistem usaha dari hulu hingga hilir
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya membangun ekosistem yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurut dia, kolaborasi antarpihak dapat menghubungkan potensi produksi dengan pengolahan serta pemasaran secara lebih terarah.
Pendekatan tersebut juga membutuhkan pembagian peran yang jelas. Pemerintah dapat memfasilitasi program dan pendampingan, sedangkan pelaku usaha berperan dalam pengolahan, distribusi, serta penyerapan produk sesuai kebutuhan pasar.
Dengan demikian, pengentasan kemiskinan melalui pertanian dapat diarahkan pada pembentukan kegiatan ekonomi yang produktif, bukan sekadar peningkatan volume produksi. Keberhasilan program nantinya perlu terlihat dari perkembangan usaha masyarakat, peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan keberlanjutan akses pasar.
Kolaborasi Kementan dan Kemenko PM diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah prioritas. Namun, dampaknya akan bergantung pada ketepatan pemilihan komoditas, kesiapan rantai pasok, pendampingan usaha, dan kemampuan produk lokal bersaing di pasar.
Komentar