Sisipublik.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, mendorong Presiden Prabowo Subianto memperkuat dukungan pemadaman melalui pengadaan pompa air dan pembangunan titik bor. Langkah ini menyasar kendala akses di kawasan rawa serta keterbatasan operasi udara akibat asap tebal.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan temuan kebakaran baru yang mencakup sekitar 513,89 hektare di kawasan taman nasional tersebut. Pemerintah memperkuat penanganan melalui satuan tugas darat karena jarak pandang yang rendah masih menghambat operasi udara.
Karhutla Tanjung Puting Jadi Prioritas Perlindungan Hutan
Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, pada 12 Oktober 2026, Prabowo menekankan pentingnya melindungi Taman Nasional Tanjung Puting sebagai kawasan konservasi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan upaya pemadaman berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem hutan.
Presiden juga meminta pemerintah memperkuat jumlah dan kemampuan polisi hutan. Ia mengarahkan agar rencana penambahan personel dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Prabowo menyebut kebutuhan hingga 70.000 polisi hutan sebagai bagian dari upaya menjaga kawasan hutan Indonesia. Selain penambahan personel, ia meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membantu meningkatkan kapasitas mereka melalui pendidikan dan pelatihan.
Dua Ratus Pompa Air untuk Mengatasi Hambatan Pemadaman
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa titik kebakaran tersebar di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau kendaraan. Kondisi lahan rawa membuat petugas membutuhkan peralatan yang sesuai dengan medan agar pemadaman dapat berlangsung lebih efektif.
Salah satu kebutuhan mendesak ialah pompa air berukuran kecil yang mudah dibawa ke lokasi kebakaran. Saat Pangdam mengusulkan kebutuhan sekitar 50 unit, Prabowo memutuskan menambah dukungan menjadi 200 pompa air.
Pengadaan tersebut diharapkan membantu petugas menjangkau titik api yang sulit diakses kendaraan darat. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada ketersediaan sumber air, kondisi medan, serta koordinasi tim pemadam di lapangan.
Pengeboran Air dan Pelibatan Masyarakat Lokal
Selain pompa air, tim di lapangan membutuhkan sumber air yang memadai untuk mendukung pemadaman. Menurut laporan Pangdam, karakteristik lahan rawa di kawasan tersebut memungkinkan pencarian sumber air melalui pengeboran pada kedalaman sekitar 10–15 meter.
Menanggapi kebutuhan itu, Prabowo menyetujui dukungan anggaran Rp2 miliar untuk pembuatan 200 titik bor air. Ia juga meminta agar masyarakat setempat dilibatkan dalam pengerjaan titik-titik tersebut.
Pelibatan warga dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penanganan karhutla. Meski demikian, pembangunan titik bor perlu menyesuaikan kondisi tanah, ketersediaan air, dan kebutuhan operasional setiap lokasi.
Penguatan Pencegahan untuk Melindungi Kawasan Konservasi
Dukungan peralatan dan sumber air menjadi bagian dari respons darurat, sedangkan penguatan polisi hutan menyasar perlindungan kawasan dalam jangka panjang. Kedua langkah tersebut perlu berjalan beriringan agar petugas tidak hanya menangani kebakaran yang sudah terjadi, tetapi juga meningkatkan kemampuan mendeteksi dan mencegah kebakaran baru.
Di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting, upaya tersebut juga penting untuk mengurangi risiko kerusakan habitat satwa liar dan ekosistem hutan. Pemerintah perlu memastikan penanganan di lapangan berlangsung terkoordinasi, dengan mempertimbangkan kondisi medan serta keselamatan personel.
Dengan dukungan pompa air, titik bor, dan penguatan personel kehutanan, pemerintah menargetkan penanganan karhutla berjalan lebih efektif. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut akan menjadi faktor penting dalam melindungi kawasan Tanjung Puting dari ancaman kebakaran berikutnya.
Komentar