Sisipublik.com – Defisit APBN 2027 menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan disiplin fiskal dengan kebutuhan pembiayaan program pembangunan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik.
Dalam wawancara bersama Retno Pinasti di Gedung AA Maramis, Jakarta, Rabu (7/10/2026), Suahasil menjelaskan bahwa pemerintah harus mengelola anggaran secara terukur, transparan, dan efisien. Menurutnya, kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional terhadap pemerintah juga bergantung pada kemampuan negara mengelola APBN secara bertanggung jawab.
Defisit APBN 2027 Jadi Instrumen Disiplin Fiskal
Pemerintah menetapkan defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan estimasi defisit APBN 2026 sekitar 2,85 persen yang Suahasil sampaikan dalam wawancara tersebut. DPR dan pemerintah telah mengesahkan APBN 2027 pada 29 September 2026.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga kesehatan fiskal tanpa menghentikan peran anggaran sebagai penggerak ekonomi. Karena itu, pemerintah tetap mengarahkan belanja negara untuk mendukung pelayanan publik, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur dasar dan perdesaan.
Suahasil menekankan bahwa pemerintah perlu menjalankan belanja secara ekspansif, tetapi tetap mengukur manfaat dan efektivitas setiap program. Dengan demikian, penurunan defisit tidak semata-mata berorientasi pada penghematan, melainkan juga pada peningkatan kualitas penggunaan uang negara.
Efisiensi Belanja Tetap Menjaga Program Prioritas
Selain mengendalikan defisit, Kementerian Keuangan mendorong efisiensi anggaran secara berkelanjutan selama tahun pelaksanaan APBN. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan penghematan secara reaktif ketika penerimaan negara mengalami fluktuasi.
Sebaliknya, pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program dan memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata. Fokus belanja tetap mengacu pada delapan bidang prioritas nasional.
Suahasil mencontohkan program Badan Gizi Nasional (BGN) yang perlu meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengurangi kualitas layanan dan ketepatan sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga tata kelola penyaluran anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan agar manfaatnya menjangkau masyarakat di daerah.
Pendekatan tersebut menempatkan efisiensi sebagai bagian dari perbaikan tata kelola. Artinya, pemerintah perlu mengendalikan biaya operasional sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan sesuai tujuan.
Diversifikasi Pembiayaan untuk Menjaga Kepercayaan
Di sisi pembiayaan, pemerintah menerapkan diversifikasi portofolio melalui instrumen berdenominasi rupiah maupun valuta asing. Strategi ini membantu pemerintah mengelola kebutuhan pembiayaan dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan dan risiko eksternal.
Selain itu, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat domestik dalam pembiayaan negara melalui penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel, termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Savings Bond Ritel (SBR).
Menurut Suahasil, partisipasi investor domestik memberikan manfaat bagi perekonomian karena pembayaran imbal hasil SBN ritel kembali kepada pemegang surat berharga di dalam negeri. Meski demikian, pemerintah tetap perlu mengelola biaya utang dan risiko pembiayaan secara hati-hati.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan pembangunan dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Integritas Pegawai Menjadi Bagian dari Kredibilitas APBN
Selain kebijakan anggaran dan pembiayaan, Suahasil menyoroti pentingnya integritas pegawai Kementerian Keuangan. Pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menegaskan komitmen untuk memperkuat program integritas di seluruh kantor pelayanan Kementerian Keuangan. Menurutnya, penyimpangan dan tindakan yang merusak integritas tidak boleh mendapat ruang di lingkungan kementerian.
Pada akhirnya, kredibilitas APBN tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga defisit, tetapi juga pada kualitas belanja, ketepatan pelaksanaan program, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Karena itu, target defisit 2,4 persen terhadap PDB pada 2027 perlu berjalan beriringan dengan pengawasan anggaran yang kuat. Pemerintah harus memastikan bahwa disiplin fiskal tetap mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Komentar