Sisipublik.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kemampuan penyuluh kehutanan di Sulawesi Utara untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui edukasi masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta deteksi dini. Langkah ini bertujuan mendorong keterlibatan masyarakat agar pencegahan kebakaran berjalan sebelum api meluas.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluh Kehutanan Tahun 2026 bertema “Peran Penyuluh Kehutanan dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan” di Manado, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini melibatkan 50 penyuluh dari berbagai unit pelaksana teknis dan instansi kehutanan di Sulawesi Utara.
Penyuluh Kehutanan Perkuat Deteksi Dini Karhutla
Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Wahju Rudianto, menilai penyuluh memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Melalui pendekatan tersebut, penyuluh dapat meningkatkan kesadaran warga, mengenalkan langkah pencegahan, serta mendorong pelaporan ketika menemukan indikasi kebakaran.
Menurut Wahju, peningkatan kapasitas penyuluh menjadi salah satu kunci untuk membangun kesiapsiagaan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengendalian karhutla.
Selain mengancam kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, kebakaran juga dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan, serta menghambat kegiatan sosial dan ekonomi. Karena itu, Kemenhut mendorong penguatan pencegahan dan deteksi dini dengan melibatkan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan.
Pelatihan Mencakup Pemetaan Wilayah Rawan hingga Pemadaman Awal
Dalam bimtek tersebut, peserta mempelajari sejumlah keterampilan yang dapat mereka terapkan di wilayah kerja masing-masing. Materi pelatihan mencakup teknik penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, identifikasi kawasan rawan karhutla, serta prosedur deteksi dini dan pelaporan.
Peserta juga mempelajari teknik pemadaman awal dan aspek keselamatan kerja saat menangani kebakaran. Bekal ini diharapkan membantu penyuluh mengenali potensi bahaya, menyampaikan informasi secara tepat, dan mendukung respons awal sesuai prosedur keselamatan.
Ferdinand Astoto dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan menyampaikan materi mengenai kebijakan dan strategi mitigasi karhutla. Roimen Royanto Malau dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi atau Manggala Agni Daops Bitung membawakan materi teknis deteksi dini, sistem pelaporan, pemadaman awal, dan keselamatan penanganan kebakaran.
Komunikasi Persuasif Jadi Bekal Edukasi Masyarakat
Kemampuan teknis perlu berjalan seiring dengan keterampilan komunikasi. Penyelenggara menghadirkan sesi motivasi bertema “Penguatan Peran Penyuluh Kehutanan melalui Komunikasi Efektif dalam Pengendalian Karhutla” yang dibawakan Agus Joko Purnomo.
Penyuluh mendapat penguatan mengenai pentingnya komunikasi yang efektif untuk mengajak masyarakat memahami risiko kebakaran dan berpartisipasi dalam pencegahan.
Pendekatan persuasif juga dapat membantu penyuluh menyampaikan informasi sesuai kondisi setempat. Dengan demikian, edukasi tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi diharapkan mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kewaspadaan warga terhadap potensi kebakaran.
Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut di Daerah
Bimtek ini diikuti penyuluh dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Taman Nasional Bunaken, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Manado, serta Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi.
Kegiatan dibuka oleh Wahju Rudianto bersama Lucki Heintje Sualang, Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, yang mewakili kepala dinas.
Untuk mengukur pemahaman peserta, penyelenggara mengadakan tes sebelum dan sesudah pelatihan. Peserta juga menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai pedoman penerapan hasil bimtek di wilayah kerja masing-masing.
Melalui langkah tersebut, Pusat Penyuluhan Kehutanan berharap para penyuluh semakin siap menggerakkan pencegahan karhutla berbasis masyarakat. Implementasi rencana tindak lanjut di lapangan menjadi bagian penting untuk memperkuat deteksi dini, meningkatkan kesiapsiagaan, dan membangun koordinasi antara pemerintah, pengelola kawasan, serta masyarakat.
Komentar