Sisipublik.com – Pengaturan pola kerja menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan penerapan work from anywhere (WFA) pada tanggal tertentu guna mengurangi kepadatan perjalanan.
Usulan tersebut menjadi salah satu pembahasan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Kedua kementerian juga membahas evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru sebelumnya serta penguatan kerja sama keselamatan transportasi.
“Kami berdiskusi beberapa hal khususnya terkait dengan kesiapan Nataru 2026/2027 dan berkaitan dengan work from anywhere (WFA). Karena ini terkait dengan ketenagakerjaan, kami merasa perlu berdiskusi dengan beliau,” tutur Menhub Dudy.
WFA untuk Mengurai Kepadatan Angkutan Nataru 2026/2027
Kemenhub menilai pengaturan waktu dan lokasi kerja dapat membantu mengendalikan pergerakan masyarakat selama periode libur akhir tahun. Karena itu, kementerian mengusulkan penerapan WFA pada sejumlah tanggal tertentu agar perjalanan masyarakat tidak terkonsentrasi pada waktu yang sama.
Selain membahas usulan tersebut, Dudy menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 kepada Menaker Yassierli. Evaluasi itu menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kesiapan operasional dan kualitas pelayanan transportasi pada periode liburan mendatang.
Dengan demikian, koordinasi antara sektor transportasi dan ketenagakerjaan menjadi penting. Kebijakan pengaturan kerja perlu berjalan searah dengan persiapan layanan transportasi agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman.
Dua Kementerian Perkuat Kampanye Keselamatan Transportasi
Selain pengaturan mobilitas, kedua menteri membahas upaya meningkatkan keselamatan transportasi melalui kolaborasi lintas kementerian. Kemenhub selama ini mendorong penguatan keselamatan melalui kebijakan, kampanye publik, serta pengawasan langsung di lapangan.
Dudy menilai kampanye keselamatan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi keselamatan sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan transportasi.
“Kampanye keselamatan perlu kami sinergikan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah diskusi cukup baik dan saya senang sekali kegiatan ini terus kita tingkatkan dengan sinergi dua kementerian yang berlangsung baik,” imbuh Dudy.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun budaya keselamatan transportasi. Sebab, kelancaran perjalanan selama masa liburan tidak hanya bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana, tetapi juga perilaku pengguna transportasi.
Posko Terpadu Nataru Beroperasi Selama 20 Hari
Di sisi lain, Kemenhub telah memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan penyelenggaraan angkutan Nataru 2026/2027.
Kemenhub merencanakan Posko Terpadu Angkutan Nataru mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Posko tersebut akan beroperasi selama 20 hari sebagai pusat koordinasi dan pemantauan kondisi transportasi.
Melalui posko terpadu, Kemenhub bersama para pemangku kepentingan akan memantau perkembangan operasional angkutan selama periode liburan. Koordinasi ini juga bertujuan mempercepat identifikasi potensi gangguan sehingga petugas dapat segera mengambil langkah penanganan.
Persiapan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan penambahan kapasitas layanan transportasi. Pengaturan mobilitas melalui usulan WFA, penguatan keselamatan, serta pemantauan terpadu juga menjadi bagian dari strategi menghadapi lonjakan perjalanan akhir tahun.
Komentar