Sisipublik.com – Pemerintah tengah menyiapkan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau, melalui pemanfaatan lahan milik negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut bagian dari upaya mendukung program pembangunan rumah terjangkau yang di canangkan Presiden Prabowo Subianto.
Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Umum Satgas Perumahan, mengatakan tingginya harga tanah di kawasan perkotaan selama ini menjadi tantangan utama dalam pembangunan program hunian masyarakat. Menurutnya, proyek hunian bersubsidi akan sulit di realisasikan apabila pengadaan lahan tetap mengikuti harga pasar yang terus meningkat.
Ia menjelaskan pemerintah akan mengoptimalkan aset negara, termasuk lahan milik BUMN, agar dapat di alokasikan khusus untuk pembangunan rumah terjangkau. Kebijakan tersebut di nilai menjadi salah satu fokus baru dalam mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.
Hashim menilai pemanfaatan aset negara untuk kebutuhan program hunian masyarakat mencerminkan upaya pemerintah dalam menghadirkan solusi hunian yang lebih mudah di jangkau masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dengan harga tanah yang tinggi.
Sebelumnya, Badan Pengelola BUMN juga menyampaikan rencana pemanfaatan lahan perusahaan BUMN untuk pembangunan hunian vertikal atau rumah susun terjangkau. Program tersebut menjadi bagian dari percepatan target pembangunan 3 juta rumah yang di gagas Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, di sebut telah melakukan koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna memetakan aset strategis BUMN yang dapat di manfaatkan sebagai lokasi pembangunan hunian vertikal.
Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap optimalisasi aset negara dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan kawasan hunian di kota-kota besar.
Sebagai tahap awal, pemerintah akan memanfaatkan lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia untuk penataan kawasan permukiman di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selain Jakarta, optimalisasi aset BUMN juga di rencanakan berlangsung di sejumlah kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, hingga Denpasar. (j/*)
Komentar